oleh

Abhan Sebut Program Bansos Berpotensi Jadi Ajang Pelanggaran Pilkada

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Tantangan dan persiapan pengawasan pemilu pada masa pandemic covid-19 tidak menutup kemungkinan jadi potensi perkembangan dan trend pelanggaran dalam jalannya tahapan pilkada.

Contohnya bantuan sosial (bansos) yang berpotensi disalahgunakan oleh calon dan petahana yang bisa mengakibatkan perubahan trend pelanggaran dalam tahapan pilkada pasca penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Demikian dikatakan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan SH pada pertemuan daring bertema “Strategi Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19” yang digelar Bawaslu Provinsi Sulut, Jumat (29/5).

Menurut Abhan hal itu jadi tantangan tersendiri bagi unsur pengawas pemilu dalam menjalankan tugas. “Masalah bansos jadi perhatian penting karena sangat potensial disalahgunakan oleh calon dan petahana, sehingga terjadi pelanggaran pemilu,” ujarnya.

Kata Abhan, Pilkada juga harus memliki jaminan kemanusiaan dan keselamatan terkait dengan pelaksanaan tahapan di tengah pandemi Covid-19.

“Kesiapan pengawas dalam pelaksanaan teknis dan jadwal tahapan pilkada, tentu akan lebih sering menggunakan media daring untuk mengutamakan keselamatan dan pencegahan Covid-19, selama tahapan masih berlangsung hingga penghitungan dan rekapitulasi suara.” ujar Abhan.

Pertemuan daring lewat aplikasi zoom itu diikuti Ketua serta Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara hingga jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulut, serta sebagian Panwaslu Kecamatan Non aktif.

News Feed