oleh

Peran Publik Dalam Identifikasi Model Baru Pelanggaran Pemilu

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Pelibatan publik dalam proses identifikasi model baru pelanggaran pemilu di tengah pandemi Covid-19 penting dilakukan guna mengantisipasi aksi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada 2020.

Hal ini disampaikan ketua Bawaslu Sulut Herwyn Jefler Malonda saat membuka sesi ke-7 “Sekolah Baku Bekeng Pande” yang digelar secara daring lewat aplikasi meeting zoom, yang diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan se-Sulut, Rabu, (03/06).

“Keterlibatan publik sangatlah penting terkait dengan pengawasan partisipatif dan pemetaan pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk baru. Oleh karena itu penguatan kapasitas penyelenggara lewat meeting daring oleh semua divisi, mesti diintensifkan,” kata Malonda.

Ditambahkan oleh anggota Bawaslu Sulut Kenly Poluan, bahwa rencana pengawasan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini di tengah pandemi Covid-19 telah disusun oleh Bawaslu Sulut, sehingga dia berharap implementasi pengawasan bisa indentifikasi dan menambah referensi potensi pelanggaran pilkada

“Untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu dalam pelaksanakan pilkada, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih, maka pengawasan akan dilaksanakan terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang akan melakukan coklik,” tegas Poluan.

Sementara anggota Bawaslu Sulut lainnya Supriyadi Pangellu, menyentil soal KPU RI dan Bawaslu RI yang tengah menyusun regulasi terkait tahapan pilkada di tengah pandemi Covid-19. “Regulasi yang tengah dibuat diyakini akan mengakomodasi soal protokol Covid-19,” harapnya.

News Feed