Perubahan Pola Transaksi Sulitkan Pengawas Pemilu Buktikan Pelanggaran TSM

0 0
Read Time:59 Second

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Perubahan pola transaksi dari yang bersifat konfensional ke system elektronil atau transaksi secara onine ata daring, membuat proses pembuktian pelanggaran terstruktur sistematis dan massif (TMS) dalam pemilihan umum, jadi cukup sulit.

Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Sulawesi Utara, dengan mengangkat topic ”Pelanggaran Administratif Pemilu Yang Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)”

Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Supriyadi Pangellu, mengatakan kesulitan pembuktian TSM tersebut telah menjadi bahan kajian bersama dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu di DPR RI.

“Kita semua menyadari bahwa seiring waktu, telah terjadi perubahan pola pelanggaran pemilu, yang membuat jajaran pengawas pemilu jadi kesulitan membuktikan pelanggaran TSM. Sehingga perubahan aturan main dalam pemilu dan pilkada mendesak dilakukan,” ujar Pangellu dalam FGD secara daring tersebut.

Dari FGD seri ke-10 tersebut peserta forum mengasilkan beberapa poin penting antara lain : 1). Pelanggaran TSM dalam hal ini  Politik Uang bukan lagi bersifat Konvensional, tetapi sudah mengarah pada pemanfaatan teknologi yaitu pemberian lewat media elektronik atau transaksi online; 2.) Banyaknya kesulitan-kesulitan yang dialami dalam membuktikan Pelanggaran TSM.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%