oleh

FGD Bawaslu Sulut, Sebut Banyak Pasal RUU Pemilu Rancu

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara melalui Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi kembali gelar Focus group discussion (FGD) secara virtual atau daring terkait Rancangan Undang undang (RUU) Pemilihan umum.

Tema yang diangkat dalam FGD ini yakni “Sanksi Administratif Bagi Penyelenggara Pemilu” yang materinya dibawakan oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Bawaslu Kabupaten Minahasa, Erwin Sumampouw, SP.

Beberapa poin penting yang dihasilkan dari FGD ini diantaranya, Harus ada kejelasan tentang wewenang memutus perkara pelanggaran administrasi dan etik pemilu. Kemudian juga terungkap bahwa terdapat banyak kerancuan pasal dalam RUU, yang dinilai saling tumpang tindih.

Kegiatan daring yang dibuka Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Supriyadi Pangellu, SH ini berikan rekom kepada DPR RI selaku pembuat UU agar lebih teliti terkait norma pada tiap pasal dalam RUU, supaya tidak bertentangan satu dengan yang lain.

News Feed