oleh

FGD Terkait RUU Pemilu, Bawaslu Sulut Soroti Rekomendasi Tak Beri Efek Jerah

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu yang kali ini masuk edisi 15.

Kegiatan diskusi virtual atau daring, Selasa (07/07/2020) ini, dibuka secara resmi oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sulut, Supriyadi pangellu SH, dan diikuti oleh jajaran bawaslu kabupaten dan kota se-Sulut.

Dalam diskusi tersebut terungkap beberapa kelemahan dalam Undang-Undang yang sementara berlaku, terutama terkait batas kewenangan dan tindaklanjuti terhadap pelanggaran pemilu yang sudah direkomendasikan oleh jajaran Bawaslu.

Menurut peserta, dari pengalaman Pemilu ke Pemilu atas Pilkada ke Pilkada, pada setiap tahapan selalu ada pelanggaran, baik oleh peserta pemilu dan tim pemenangannya, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa.

Namun mirisnya hasil rekomendasi temuan maupun proses dari aduan masyarakat yang dibuat Bawaslu, acapkali tidak dieksekusi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dimana oknum ASN melakukan pelanggaran.

Sehingga perlu penguatan kewenangan dan pemberatan sanksi serta pemudahan proses eksekusi di dalam materi RUU. Sehingga kedepan terjadi efek jerah yang bisa mendorong kesadaran public untuk tidak melakukan pelanggaran pemilu.

News Feed