oleh

Sosialisasi Perbawaslu No.04/2020, Tantangan Pengawas Pemilu Makin Berat

LIPUTANMANADO.COM, AIRMADIDI – Tantangan tugas dan fungsi pengawasan Pemilihan Umum yang dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 cukup berat.

Pasalnya, pada Pilkada 2020 ini Bawaslu tidak saja mengawasi proses Pilkadanya, tapi juga ikut mengawai penerapan protocol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun masyarakat pemilih.

Hal ini terungkap dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum Data Humas dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulut, di Hotel Sutan Raja Kalawat Minahasa Utara, Selasa (18/08/2020).

Kordinator Divisi, Supriyadi Pangellu dalam sambutan dan pengatarnya mengatakan, pandemi Covid-19 secara fundamental memaksa Bawaslu dan jajaran untuk bisa menyesuai diri dengan kondisi pandemi, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

“Pandemi Covid-19 membuat tantangan tugas kerja pengawas pemilu makin berat, oleh karena itu dibutuhkan peran serta semua elemen masyarakat dalam mengawasi Pilkada 2020, sehingga berlangsung demokratis dan berintegritas,” tutur Pangellu dalam sambutannya.

Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud ini mendorong LSM, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama yang jadi peserta sosialisasi itu, untuk ikut berperan mendukung tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu, dalam mengawasi Pilkada 2020 di provinsi Sulut.

“Pengawasan secara fungsional ada di Bawaslu. Namun dalam konteks kehidupan berdemokrasi, maka peran serta publik dalam pengawasan pemilu, sangat diperlukan. Karena itu kami berharap ada dukungan teman-teman LSM, OKP dan Tokoh Agama. Minimal jadi mata dan telinga Bawaslu, dalam memberikan informasi awal untuk ditindaklanjuti oleh jajaran kami di lapangan,” imbau mantan anggota Bawaslu Kota Manado ini.

Pangellu ikut membeber data kasus pelanggaran pemilu sebelumnya, yang menurut dia, sebagian besarnya kasus yang sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap adalah hasil temuan jajarannya di lapangan. “Publik diharapkan ikut andil, bila perlu berperan aktif,” pintanya.

Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Toar Palilingan SH MH selaku pemateri dalam kegiatan sosialisasi tersebut, ikut mendorong peran public dalam fungsi pengawasan Pemilu. Karena menurut dia, tanpa keterlibatan public, maka pengawasan Bawaslu tidak akan maksimal.

“Jika stakeholder LSM, Pers, Ormas, OKP dan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan elemen masyarakat lainnya, tidak proaktif membantu pengawasan pemilu, maka penanganan pelanggaran tidak akan maksimal. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” ujar Palililangan.

Mantan ketua Panwaslu Provinsi Sulut pertama ini menilai, Perbawaslu maupun PKPU memiliki banyak kelemahan dalam penerapan, terkadang ada pandangan sebagian orang yang masih menganggap peraturan itu bukan peraturan pemerintah, sehingga terkadang tidak dipatuhi.

“Padahal susunan dan kedudukannya, Perbawaslu, PKPU dan Peraturan DKPP itu, posisi dan levelnya sama dengan Peraturan Pemerintah selaku aturan pelaksana dari Undang-undang. Oleh karena itu public harus diberi sosialisasi maksimal, agar ikut berperan aktif mendukung tugas pengawasan Pemilu,” tutupnya. (tos)

News Feed