oleh

KPU Manado Terima Pendaftaran, Bakal Paslon AA-RR Pertama Daftar

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Masa pendaftaran bakal pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado resmi telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, mulai Jumat (04/09/2020) hingga Minggu (06/09/2020).

Dari sejumlah nama bakal pasangan calon yang diwacanakan maju berkompetisi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Manado 2020, Bakal paslon Andrei Angouw – Richard Sualang menjadi yang pertama mendatangi kantor KPU Kota Manado guna mendaftarkan diri.

Bakal paslon yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra ini mendaftar Jumat (04/09/2020) siang, dengan didampingi oleh istri masing-masing juga pimpinan partai politik yang mengusung serta ribuan kader dan simpatisan partai dan relawan AA-RR.

Terkait pendaftaran bakal paslon, Komisioner KPU Manado divisi teknis, Syahrul Setiawan kepada wartawan mengatakan, prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan terlaksana dengan baik, dimana KPU Manado melalui kelompok kerja telah memeriksa semua dokumen yang dipersyaratkan.

“Khusus penelitian tadi cukup panjang kami lakukan, karena harus memeriksa keabsahan semua dokumen pencalonan dan memeriksa terkait kelengkapan dokumen syarat calon,” ujar Syahrul, usai proses pendaftaran bakal paslon tersebut, Jumat (04/09/2020).

Syahrul mengungkapkan, diantara keseluruhan dokumen yang diterima, masih ada 3 dokumen yang belum diserahkan oleh bakal paslon kepada KPU Manado, yakni surat pengunduran diri keduanya dari anggota DPRD Provinsi Sulut, yang oleh ketentuan memang wajib disertakan.

Proses Pemeriksaan Dokumen Oleh Kelompok Kerja KPU Manado diawasi Bawaslu Kota Manado

“Mengenai pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari instansi berwenang, tadi disampaikan sementara berproses. Terkait 2 dokumen ini sudah dijelaskan dalam PKPU Nomor 1 tahun 2020, dimasukkan 5 hari sejak penetapan. Satu dokumen lagi terkait pemberhentian dari jabatan sebagai anggota DPRD karena keduanya harus memasukkan kepada kami surat pemberhentiannya,” kata Syahrul.

Untuk surat pemberhentian, dikatakan Syahrul, dalam PKPU juga menulis, terkait dokumen tersebut bisa diserahkan 30 hari sebelum pemungutan suara, jadi paling lambat diserahkan pada 9 November 2020.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saat pendaftaran, Syahrul pun menyampaikan, dokumen lainnya yang wajib dimasukkan telah sesuai dengan syarat yang ada.

Sementara, usai menerima dokumen, masih ada tahapan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU yaitu memeriksa secara langsung keabsahan dokumen yang dimasukkan seperti ijazah dan sebagainya.

“Kami akan datangi ke instansi-instansi yang dimasukkan termasuk ijazah. Verikasi adalah hal yang wajib dilakukan karena terkait dengan indikator keabsahan, untuk itu kami lakukan verifikasi faktual,” ujanya.

News Feed