oleh

Ketum AIPI Ingatkan KPU dan Bawaslu Soal Protokol Covid-19

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Ketua umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pusat, Dr. Alfitra Salamm, APU, ingatkan jajaran Komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu), untuk mempelajari aturan terkait penindakan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Hal ini menyusul banyaknya pelanggaran terhadap protokol pencegahan penularan Covid-19 saat proses pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah. Kerumunan warga pendukung pasangan calon yang datang mengantar pasangan calon jagoannya, masih terjadi di sekitar kantor KPU daerah.

“Saya melihat ada kegamangan teman teman penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu dalam kaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19, karena kita semua bingung, siapa yang menindak, apakah polisi pamong praja atau siapa ? dan apa dasar hukumnya,” ungkap DR. Alfitra dalam diskusi bersama wartawan Sulut di Hotel Best Western Hotel, The Lagoon, Sabtu (05/09/2020).

Oleh karena itu peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mendorong jajaran KPU dan Bawaslu agar mempelajari aturan main terkait sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Kalaupun belum ada payung hukum, dia mendorong pemerintah agar membuat aturannya.

“KPU dan Bawaslu harus mempelajari aturan terkait kewenangan penindakan pelanggaran protokol kesehatan, agar setiap kali terjadi pelanggaran jelas siapa yang berwenang menindak. Kalaupun belum ada payung hukum, maka Pemda sudah seharusnya membuat aturannya,” kata Alfitra beri saran.

Kegiatan yang digelar Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Sulut ini diikuti puluhan wartawan di Sulut, dan ikut hadir sebagai pembicara, Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, DR. Herwyn Malonda, dan akademisi FISIP Unsrat, DR. Ferry Daud Liando.

News Feed