Ketua Bawaslu Sulut Ikuti Rakor Secara Virtual Bersama Wakapolri

Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, DR Herwyn Malonda saat mengikuti rakor bersama Wakapolri
0 0
Read Time:2 Minute, 51 Second

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Sulawesi Utara (Sulut) DR. Herwyn Jefler Malonda bersama Ketua Komisi Pemilihan (KPU) provinsi Sulut Ardiles Mewo dan Kapolda Sulut ikuti kegiatan video conference (vidcon) bersama Wakapolri, terkait pengecekan kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020.

Wakapori, Irjen Gatot Eddy Pramono dalam pengantarnya menjelaskan maksud rapat secara virtual bersama Bawaslu dan KPU adalah hendak memastikan Pilkada serentak Tahun 2020 di Sembilan provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) Kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) Kota, yang digelar di tengah pandemi Covid-19 berjalan lancer.

“Hal ini tidak terlepas dari peran Polri maupun TNI, bersama penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada saat ini,” ujar jenderal bintang Tiga ini lewat video virtual, pada Senin (07/09/2020).

Arif Budiman Ketua KPU RI menyampaikan bahwa tahapan pendaftaran pencalonan sudah selesai, saat ini KPU sedang memverifikasi berkas pendaftaran bapaslon apakah nantinya memenuhi syarat atau tidak ditetapkan menjadi paslon yang keputusannya akan keluar pada tanggal 23 September 2020.

Menurut Arif, hingga ditutup masa pendaftaran, tercatat ada 704 bakal paslon dari jalur partai politik, 63 bakal paslon dari jalur perseorangan. Karena ada 28 daerah hanya punya Satu bakal paslon, maka saat ini sedang ada penundaan secara khusus di beberapa daerah. Bila pada 23 September bapaslon di TMS-kan, bisa ajukan permohonan sengketa di Bawaslu.

Selanjutnya kata Arif peserta apabila peserta tidak menggelar kampanye via daring, maka peserta bisa menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 namun dengan kapasitas yang disesuaikan dengan protokol covid-19, yakni untuk rapat umum (terbuka) maksimal 100 (seratus) orang, dan rapat tertutup sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Dilanjutkan oleh Abhan Ketua Bawaslu RI, bahwa dalam Pilkada saat ini Penyelenggara Pemilu memiliki tantangan lebih besar dari Pemilihan Kepala Daerah sebelum-sebelumnya karena pelaksanaan Pilkada Tahun ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi global covid-19.

“Selain memastikan tahapan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, Bawaslu juga menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan penyelenggara pemilu di setiap jalannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Kampanye yang dimulai pada tanggal 26 September 2020 kemungkinan besar akan dilaksanakan pertemuan terbata oleh Paslon dengan alasan kapasitas dna kemampuan jaringan internet yang belum memadai, terkait hal ini agar tidak terjadi penumpukan massa, maka harus dilaksanakan sosialisasi pencegahan sebelumnya.

Berdasar pada UU no 10 tahun 2016, tidak ada satupun dasar hukum yang dapat menggugurkan atau men TMS-kan paslon apabila menyalahi ketentuan covid-19 dalam hal ini menjadi celah terkait dengan keamanan protokol covid-19, maka dari itu bisa diterapkan ketentuan hukum dalam UU Karantina, Permen Kesehatan, Keputusan Menteri kesehatan, dan Peraturan Gubernur atau Bupati terkait penanganan covid-19. Selanjutnya diskualifikasi kepada paslon terkait money politic apabila tidak diatur dalam Undang-undang no 10 Tahun 2016 maka diterapkan Hukum Pidana Umum yang ditangani oleh Kepolisian.

Selanjutnya Wakapolri menyatakan, bahwa perlu kerjasama untuk mensosialisasikan terkait protokol kesehatan setiap tahapan. Polres dan TNI akan bersama-sama mendatangi ke paslon satu-persatu untuk tidak membawa masa saat kampanye mengingat peningkatan jumlah pasien covid-19.

Di Provinsi Sulut agenda kedepannya adalah: koordinasi dengan stakeholder lainnya terkait sosialisasi secara masif tentang penindakan pelanggaran protokol kesehatan, mendorong bapaslon/paslon dan tim suksesnya serta masyarakat pemilih untuk disiplin mematuhi protokol covid-19, akan dilaksanakan deklarasi sejuta rakyat pakai masker dan cuci tangan, polisi berkomitmen menegakan hukum (Gakkumdu) dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, KPU dan Bawaslu Sulut senantiasa bekerja sama secara professional dalam menyelenggarakan dan mengawasi Pilkada.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%