oleh

Warning Bawaslu Sulut, Terkait Protokol Kesehatan Saat Pengundian Nomor Urut

LIPUTANMANADO.COM,  MANADO – Sesuai jadwal tahapan dan program, Kamis (24/09/2020) hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 akan memfasilitasi pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon.

Dalam tahap pengundian di tengah pandemi Covid-19 yang kondisinya terus meningkat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara mempertegas ketaatan pasangan calon dan tim pemenangan untuk menaati Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 tahun 2020, tentang perubahan kedua PKPU Nomor 06 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi pandemi.

Ketua Bawaslu Sulut, DR Herwyn Jefler Malonda melalui pesan singkat menegaskan, ketentuan untuk rapat pleno terbuka dalam rangka pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan hanya  boleh dihadiri oleh Pasangan Calon dan Satu orang pendamping; kemudian Pimpinan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Tujuh orang anggota KPU Provinsi atau Lima orang anggota KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 9, juga mengatur larangan bagi Ppasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, dan/atau Tim Kampanye dalam melakukan iring-iringan dan mengundang massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

Peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon, juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Bahkan pada Pasal 88B ayat 1 disebutkan, dalam hal terdapat Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berhak memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi administrasi.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

  1. Apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dibuktikan dengan surat pernyataan; atau
  2. Apabila seluruh Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari masing-masing Pasangan Calon.
  3. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan dengan mengambil nomor urut Pasangan Calon yang belum diundi.

News Feed