oleh

Sekjen Bawaslu RI Minta Dana Pilkada 2020 Dioptimalkan Untuk Panwas Ad-Hok

LIPUTANMANADO.COM, YOGYAKARTA – Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Gunawan Suswantoro meminta jajarannya agar menggunakan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas terkait dengan Pilkada 2020.

Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dihadiri Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia di Yogyakarta, Selasa (29/9/2020).

“Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas Pilkada. Optimalkan honor-honor pengawas Ad Hoc, karena mereka bekerja di tengah pandemi seperti ini,” tegas Gunawan, sebagaimana dikutip dari laman bawaslu.go.id.

Menurut Gunawan, prioritas penggunaan anggaran sebaiknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19, yang nantinya akan digunakan oleh jajaran di tingkat panitia ad-hok.

Ditambahkan oleh Kepala Biro Administrasi Bawaslu Dermawan Adhi Santoso bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, telah memerintahkan seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi, termasuk dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam penanganan keadaan darurat, lanjutnya pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat dapat segera diatasi dan terkendali. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukan barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan.

Secara umum keseluruhan keadaan di atas merupakan suatu kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera mungkin, khususnya pengadaan alat pelindung diri (APD).

“Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat, sesuai dengan amanat Pasal 91 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna memberikan value for money, berdasarkan prinsip efektif, transparan dan akuntabel, maka diperlukan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19,” jelasnya.

News Feed