oleh

Bahas Soal Aksi Separatis Papua Merdeka, Rumah Nusantara Dorong Polisi Bertindak Tegas

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Rumah Nusantara kembali mengadakan dialog membahas isu Papua, lebih khusus terkait Gerakan Separatis Papua Merdeka, sebagai Musuh Bersama Bangsa Indonesia, yang berupaya Merongrong Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan cara ingin memisahkan Papua dari NKRI.

Diskusi yang digelar di Best Western The Lagoon Hotel Manado, Selasa (10/11/2020) ini, menghadirkan Empat pembicara yakni Kepala Badan Kesbang Pol Sulut Evans Steven Liow, Guru Besar Ilmu Politik di Sulut Prof Ishak Pulukadang, Akademisi Unsrat Jhony Peter Lengkong, dan Wakil Koordinator Rumah Nusantara Arcelinocent Emile Pangemanan.

Kegiatan yang mengangkat studi kasus teror KKB/KKSB terhadap sesama bangsa ini, menghasilkan beberapa pokok pikiran, diantaranya bahwa di Sulut tak ada gerakan separatis. Namun landasan yang dilakukan oknum – oknum mahasiswa Papua yang studi di Sulut adalah polarisasi gerakan separatis.

Sebagaimana ditegaskan oleh Koordinator Rumah Nusantara, Risat Sanger bahwa di Sulut beberapa oknum mahasiswa yang studi di daerah ini acapkali menggunakan polarisasi gerakan separatis.

“Kami mengingatkan bahwa pada posisi negara sedang mengungkap fakta sejujurnya tentang penembakan terhadap salah satu tokoh agama. Tetapi masih ada dua pembuktian, yakni diduga keterlibatan aparat, dan diduga ada keterlibatan KKB/KKSB,” ungkap Risat seusai diskusi.

Jika ada keterlibatan KKB/KKSB, kata Risat, sebaiknya jangan dilindungi. “Jangan dikesampingkan juga sejumlah aparat TNI yang gugur, bahkan sampai pada penembakan tukang ojek dan 13 karyawan tambang. Jangan kita kesampingkan, itu kan sudah diklaim OPM bahwa kejadian itu merupakan bentuk dari mereka,” tegasnya.

Sebaiknya perlu melindungi mahasiswa Papua yang diduga diancam oleh oknum gerakan separatis untuk mengikuti unjuk rasa. Contohnya harus bergerak cepat merespon apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa Papua.

“Masyarakat kan pengawal Pancasila dan NKRI,” jelasnya.

Namun bila sebaliknya saat mahasiswa Papua bergerak ingin meninggalkan NKRI maka harus direspon dan jangan cuma diam. “Ke depan kita akan buat imbauan-imbauan dari beberapa komponen masyarakat di asrama mahasiswa Papua yang difasilitasi oleh pemerintah kelurahan setempat,” imbuhnya.

Sementara Wakil Koordinator Rumah Nusantara Arcelinocent Emile Pangemanan memaparkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa resolusi PBB menyatakan bahwa Indonesia sudah melakukan langkah strategi pembangunan nasional. Ini sama saja dengan pemerintah Indonesia dianggap mampu membangun Papua.

“Saat ini dengan munculnya ancaman kejahatan transnasional ternyata dimanfaatkan oleh kelompok separatis seperti OPM untuk menyelundupkan senjata bagi mereka,” kata Pangemanan.

Namun pemerintah tidak tinggal diam tapi menjalin kerjasama dengan sejumlah negara tetangga seperti yang ada di Asia Tenggara agar membatasi pergerakan separatis.

“Makanya menuju Indonesia emas pada 2045 mendatang, diperlukan peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat agar bisa menumpas habis radikalisme, supaya tidak memiliki ruang di Indonesia,” tutup Pangemanan.

News Feed