Berikut Ini Pandangan Peneliti Rumah Nusantara Soal UU Omnibus Law

0 0
Read Time:2 Minute, 22 Second

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Undang – Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, beberapa pekan lalu masih menjadi sorotan berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah.

Sebagian pihak masih berpendapat bahwa Undang undang Omnibus Law ini sarat dengan kepentingan pengusaha dan sebaliknya merugikan buruh atau pekerja. Bahkan ada yang menganggap undang undang kontroversial ini sebagai undang-undang produk kapitalis dan pro asing.

Terkait hal itu, berikut ini pandangan tertulis peneliti Rumah Nusantara Sulut, Magdalena Wullur, yang diterima LIPUTANMANADO.COM, Senin (19/10/2020). Kata dia, Omnibus Law UU Cipta Kerja pada dasarnya merupakan UU yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi nasional.

Alasannya jelas, bahwa berdasarkan data yang ada, perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perekonomian global dan gejolak geopolitik dunia itu ikut mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia dan perubahannya cepat, terutama di bidang teknologi informasi dan ekonomi digital.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun terakhir berkisar di angka 5%. Karena itu perlu pertumbuhan yang lebih tinggi untuk mencapai visi Indonesia tahun 2045,” kata Wullur.

Persoalan sekarang kata Wullur, kebanyakan pekerja tidak mau keluar dari zona nyaman sehingga merekalah yang paling lantang menolak Undang-Undang Omnibus Law ini.

Secara keseluruhan undang-undang omnibus law dibuat guna penyederhaan perizinan di berbagai sektor, dengan harapan kebijakan ini akan menggaet investor dari berbagai negara untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Di sini pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat atas kegiatan usaha risiko tinggi. Dan persyaratan investasinya yang terutama menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam UU sektor,” jelasnya.

Untuk klaster ketenagakerjaan, bisa ddilihatnya upah minimum yang disebutkan tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan, serta kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan eknomi masing masing daerah.

“Kita pahami bersama untuk ketenagakerjaan kita lihat poin pentingnya adalah memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak diberikan perlakuan dalam bentuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Nah selanjutnya bisa kita lihat dengan pemberian fleksibilitas waktu kerja dengan tetap mengedepankan hak dan perlindungan pekerja terutama pada pekerjaan sektor-sektor tertentu seperti migas yang memerlukan jam kerja yang lebih panjang dan jam kerja normal,” katanya.

Yang terpeentingadalah dijaga pelaksanaannya di lapangan apakah para birokrat atau eksekutif yang melakukan ini dapat dan bisa dengan disiplin serta cerdas memahami ini. Masyarakat atau mahasiwa penting mendukung pemerintah namun juga harus kritis jika terjadi ketidaksesuaian saat mmelaksanakannya.

“Kalau dilihat dari data ketenagakerjaan pengangguran berjumlah 7,05 juta orang dengan angkatan kerja baru sekitar 2 juta dan pekerja formal 55 juta orang dan informal 74,1 juta orang, sehingga kita perlu upaya untuk menciptakan tenaga kerja baru untuk menjaga kelangsungan kerja, apalagi realisasi investasi tahun 2019 masih ada di 601 triliun dan perlu effort mendorongnya,” ujarnya.

Perubahan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik adalah melalui omnibus law. Pemerintah telah melakuan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja pada kartu prakerja dan peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta penyediaaan perumahan untuk pekerja.

“Dari sini jelas pemerintah lebih fokus pada aspek perlinudngan dan perluasan lapangan kerja untuk menampung pekerja baru,” tutupnya.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%