oleh

Diskusi GMNI Cabang Manado, Bahas Otoritarianisme Dalam Demokrasi Indonesia

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Dewan pimpinan cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado menggelar diskusi Publik bertema “Membaca Otoritarianisme di Dalam Demokrasi Indonesia” di Cafe Sario, Sabtu (12/12/2020).

Pada diskusi itu GMNI Manado menghadirkan Tiga pemantik diskusi, yakni pangamat politik Yudha Latjandu dari YLBHI-LBH Manado, bersama Satriano Pangkey dan Valentino Lumowa, pengajar Filsat Unika De La Salle. Ketiganya bergilir menyampaikan pendapatnya tentang tema yang dibuat oleh DPC GMNI Manado.

Yudha Latjandu dalam pemaparannya menyoal masuknya elemen pemodal di dalam parlemen, tanpa disadari menciptakan berbagai macam regulasi yang hanya mementingkan kepentingan modal mereka, contoh kasus UU omnibus law.

“Kita bisa melihat komitmen sesungguhnya terhadap demokrasi terancam lewat kepentingan modal yang masuk hingga pada lembaga demokrasi seperti DPR. Dengan demikian kekuasaan berjalan beriringan dengan modal,” kata Latjandu.

Sementara Striano Pangkey dalam pandanganya mengatakan, berdasar data-data yang banyak dirilis koalisi masyarakat sipil, menunjukkan adanya upaya pembungkaman dan represifitas yang amat tinggi di berbagai daerah, terutama saat demonstrasi menolak UU cipta kerja.

“Kekerasan secara nyata dipertontonkan di depan publik. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap HAM. Belum lagi upaya pembungkaman berekspresi lewat aturan-aturan hukum seperti UU ITE yang memiliki pasal-pasal karet, yang dapat menjerat siapa saja,” ujarnya.

Pembicara lainnya, Velentino Lumowa,  berpandangan, bahwa demokrasi Indonesia belum masuk pada tataran ideal, demokrasi sesungguhnya. Hampir tidak ada partai politik yang tampil dengan keyakinan ideologis tertentu untuk mencapai cita-cita demokrasi yakni Bellum Commune atau kesejahtraan umum.

Otoritarianisme kata Valentino berbeda dengan totalitarisme yang mendominasi secara total hampir segala ranah, otoritarisme hanya sebagian dari ranah tersebut. Otoritarianisme muncul juga dalam relasi sosial masyarakat yang timpang.

“Dalam masyarakat yang sejahtra pun bisa muncul otoritarianisme, karena masyarakat yang sudah sejahtra dan kaya cenderung tidak bergairah untuk berkontribusi di dalam politik, sehingga ini menjadi celah para despot untuk menguasai kehidupan politik, makanya munculah yang namanya depotisme modern,” tandasnya.

Melihat pandangan dari ketiga pemantik, Sekretaris Dewan pimpinan Komisariat (DPK) GMNI UNPI Manado, Taufik Poli memberikan pandangannya bahwa Otoritarianisme sebagai sebuah rezim, mungkin masih belum dalam demokrasi Indonesia, tetapi di dalam tindakan, kita sudah melihat banyak tindakan otoriter.

“Tradisi filsafat barat cenderung memandang otoritarianisme itu sebagai sebuah rezim politik, tidak memandangnya dalam hal tindakan. Hal ini memudahkan pemerintah mengelak kalau rezimnya otoriter (karena definisi otoriter sebagai sebuah rezim) tetapi pemerintah tidak bisa mengelak dari tindakan otoriter yang sudah nyata,” ungkapnya.

Dari diskusi yang dibuat ini Wakil ketua DPC GMNI Manado bidang ideologi dan kaderisasi, Herald Gabriel mengatakan, diskusi tersebut dibuat berdasarkan kegelisahan para aktivis atas situasi yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Sebuah pemerintahan yang terlihat demokratis, tapi bertendensi ke arah otoritarianisme. Sebagai bagian dari gerakan, GMNI harus bisa menganalisa situasi seperti ini  sebagai bentuk pengawalan terhadap Pancasila Bung Karno dan cita-cita masyarakat adil dan makmur,” tegasnya.

News Feed