oleh

Olly Dondokambey Sampaikan Kendala Penanganan Covid-19

LiputanManado.com– Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondolambey mengikuti Webinar dengan BPK) RI.

Tema webinar “Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19” secara virtual dari Tondano.

Menurut Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono, acara webinar ini adalah akhir dari rangkaian keseluruhan tiga seri webinar dalam rangka penyusunan Foresight BPK.

Agus Pramono juga menjelaskan tentang peran BPK Oversight, Insight, Foresight dan menjelaskan kondisi dan tantangan penanganan Covid-19.

Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, dalam situasi kondisi pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.

“Gambaran umum Covid-19 di Provinsi Sulut, situasi dan kondisi saat ini yang masih terdampak kasus aktif ada 266 orang. Dari 15.883 yang terdampak, 15.066 sudah sembuh, yang meninggal sampai hari ini ada 551 orang,” ujar gunernur.

Sehingga apa yang pemerintah tangani dan hadapi dalam rangka Covid-19 ini, mungkin Provinsi Sulut lebih diuntungkan dari provinsi lain

“Situasi kondisi di Sulut, ada 3 daerah Wilayah Kepulauan sehingga cara penanganan Covid-19 di Sulut lebih gampang terisolir dari pandemi Covid-19 ini,” sambungnya, Kamis (17/6/2021).

Gubernur menambahkan bahwa berdasarkan data yang ada, hari ini di Sulut tidak ada ketambahan kasus aktif Covid-19.

Dalam kesempatan, Gubernur menjelaskan proses penanganan Covid-19 di daerah Sulut yaitu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat.

“Pemprov Sulut menjalankan bersama-sama dengan seluruh kabupaten/kota menyangkut kmemakai masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan, menjaga jarak. Strategi penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota itu sama semua, sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat,” jelasnya.

“Yang menjadi kendala di Pemerintah Provinsi Sulut sampai dengan Kabupaten/Kota adalah menyangkut vaksin. Vaksin di Pemprov Sulut sampai hari ini masih terbatas,” ujar Olly.

Oleh karena itu di daerah terpencil memang masyarakat yang menginginkan vaksin masih kekurangan.

Gubernur juga menyampaikan bahwa melihat kondusi masyarakat Indonesia terkait Covid-19, Sulut masih beruntung.

Karena penanganan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni, peningkatan kasus aktif sangat rendah.

Rata-rata 1 atau 2 orang, sehingga kerja sama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa berjalan dengan baik.

“Yang menjadi kendala ini adalah Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tapi syukur karena Sulut 1 garis sudah berjalan dengan baik sehingga penanganan berjalan baik,”

Apa yang sudah ada, kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Provinsi, sudah membuat Perda Covid nomor 2 tahun 2021, semua sudah menjalankan instruksi Perda ini.

Gubernur berharap seluruh tempat keramaian, pasar, tempat wisata, tempat hiburan dapat menjalankan Perda tersebut dengan baik. Karena jika pelaku usaha dan karyawannya tidak mau divaksin maka usahanya tidak boleh dibuka.

“Saya kira ini dampak dari Perda Covid sehingga semua pelaku ekonomi di Prov. Sulut juga mentaati. Kerja sama dengan aparat keamanan mempunyai dasar hukum yang jelas,” imbuhnya.

Hadir dalam kegiatan ini melalui webinar, Ketua BPK RI, Wakil Ketua BPK RI, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa tengah, dan Perwakilan Menteri Dalam Negeri.

News Feed