oleh

PLTN Merah Putih buatan Indonesia, Masa depan Sumber Energi Listrik Nasional

Oleh Markus Wauran **)

Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat memimpin sidang bersama DPR dan DPD pada 16 Agustus 2021, menyinggung soal kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa melalui Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). LaNyalla juga meminta Indonesia cepat merealisasikan pembangunan pembangkit energi bertenaga nuklir.

“Kita harus memastikan energi baru terbarukan menjadi prioritas, termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar, untuk memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah,” katanya dalam sidang yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dukungan terhadap penggunaan nuklir juga pernah disampaikan LaNyalla saat mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu. Dia mendorong agar pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kalbar, yang sudah diusulkan ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan melalui Kementerian ATR/BPN, segera direalisasikan. Menurut LaNyalla, energi nuklir merupakan terobosan baru, karena memiliki potensi yang bisa menyediakan energi dengan biaya efisien, andal, dan aman.

Selain menawarkan sumber energi yang besar, nuklir dapat mengurangi polusi lingkungan dan volume kegiatan pengelolaan limbah, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemanfaatan nuklir untuk memenuhi ketahanan energi perlu dilakukan. PLTN juga dinilai akan meningkatkan pertumbuhan industri nasional.

Indonesia adalah megara Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir. Hal itu ditandai dengan diresmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung pada 28 Februari 1965, oleh Presiden Soekarno. Dalam perkembangannya, pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan tenaga nuklir mencatat berbagai kemajuan, seperti terbangunnya Reaktor Kartini di Yogyakarta (1979) dan Reaktor Serbaguna Siwabessy di Serpong (1987).

Khusus aplikasi nuklir, bahkan mengalami kemajuan yang berarti seperti di bidang pertanian, peternakan, kesehatan/kedokteran, industri, dan lingkungan hidup. Bahkan ada yang mendapat penghargaan internasional, yaitu bibit padi unggul hasil teknologi nuklir, hasil rekayasa para ahli BATAN.

Ada produk dari PT Batan Teknologi (sekarang bernama INUKI-BUMN) hasil radiasi dari reaktor nuklir berupa Mo-99 dan 1-131 untuk ekspor. Selain itu produk Sm-153 EDTMP, 1-131, dan Generator Mo99/Tc-99m untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia. Produk ekspor ini menjadI kebanggaan karena menembus Jepang. Sayangnya, produk itu tidak ada lagi sejak beberapa tahun yang lalu karena masalah teknis yang sebenarnya sangat gampang diatasi, namun kurang perhatian dari pemerintah.

Akibatnya kita kehilangan devisa. Tak hanya itu, untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia, harus diimpor dengan harga yang mahal. Karena itu upaya untuk memproduksi kembali melalui PT INUKI kiranya mendapat perhatian pemerintah dengan memanfaatkan reaktor nuklir Siwabessy atau membuat reaktor baru.

Wacana PLTN
Jika aplikasi nuklir tampak ada hal yang konkret yang bisa dihasilkan, sebaliknya energi nuklir khususnya pembangunan PLTN terus menjadi wacana selama puluhan tahun. Sebagai gambaran sejarah PLTN di unia, berikut penulis sampaikan beberapa negara yang pernah memeloporinya.

Uni Soviet (sekarang Rusia), memiliki dan mengoperasikan PLTN pertama di dunia yang terletak di Obninsk, sekitar 100 km dari Moskwa. PLTN ini beroperasi sejak 26 Juni 1954, berkapasitas 5 Mega Watt energy (MWe), dengan tipe reaktor Pressurized Water Reactor (PWR).

Negara kedua yang mengoperasikan PLTN adalah Inggris, dengan 2 unit bernama Calder Hall unit A dan B. Keduanya berlokasi di Cumbria. Mulai dibangun 1 Agustus 1953. Unit A beroperasi 27 Agustus 1956 dan unit B pada 1 Februari 1957. Masing-masing berkapasitas 50 MWe dengan tipe reaktor Gas Cooled Reactor (GCR).

Negara ketiga adalah Amerika Serikat. PLTN pertama dioperasikan pada 2 Desember 1957 di Shippingport, Pennsylvania, dengan kapasitas 60 Mwe. Tipe reaktornya adalah PWR. Operatornya Department of Energy & Duquesne Light Co.

Negara keempat adalah Prancis. PLTN pertama bernama G-2 (Marcoule), berkapasitas 38 MWe. Tipe reaktornya adalah GCR. Semua PLTN tersebut telah berhenti beroperasi secara permanen.

Dari catatan Power Reactor Information System (PRIS), badan yang dikelola International Atomic Energy Agency (IAEA), PLTN yang beroperasi saat ini berjumlah 443 unit, dengan total kapasitas 393.241 MWe yang tersebar di 33 negara di Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. PLTN yang sedang dibangun ada 51 unit dengan kapasitas 53.905 Mwe, tersebar di 19 negara di Amerika, Eropa, dan Asia.

Australia menjadi satu-satunya benua yang belum memiliki PLTN. Pada Oktober 2008, PM Australia Scott Morrison, menegaskan, negaranya akan memanfaatkan energi nuklir jika penelitian menunjukkan lebih menguntungkan secara ekonomi.

Dilansir dari The Australian Tribune, Daniel Wild dari Institute of Public Affairs memperkirakan untuk memenuhi target pengurangan emisi berdasarkan Paris Agreemen, Australia memerlukan dana AUS$ 52 miliar atau Rp 564 triliun selama 12 tahun ke depan. Untuk harga yang sama, Australia bisa membangun setidaknya 11 PLTN dengan kapasitas produksi 93.500 gigawatt/jam. Sumber energi listrik Australia dari nuklir akan menghasilkan dua kali lipat dari jumlah total daya saat ini yang dihasilkan dari energi terbarukan Australia yaitu 40.711,3 gigawatt/jam.

Dari catatan sejarah, Indonesia lebih dulu memiliki reaktor nuklir dari Korea Selatan, walaupun bukan PLTN. PLTN pertama Korea Selatan dibangun 1971 dan beroperasi pada 1978 melalui perjanjian Turnkey dengan Westinghouse Coy, AS. Pada 1998, Korsel mampu membangun dan mengembangkan teknologi reaktor nuklir untuk PLTN desain sendiri dengan beroperasinya PLTN Ulchin unit 3 dan 4 berkapasitan masing-masing 1000 MW, tipe PWR. Reaktor Ulchin ini disebut sebagai PLTN standar Korea (Korea Standard Nuclear Power Plant/KSNP).

Indonesia sampai 1987 telah memiliki tiga reaktor nuklir non-PLTN. Selama periode 1987-1998, bangsa ini terlibat pro-kontra kehadiran PLTN. Pro-kontra tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga antara anggota kabinet.

Di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada tanda-tanda pembangunan PLTN, dengan keluarnya Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Di dalam beleid tersebut, khususnya Pasal 2 Ayat 2 butir b.6, dirumuskan energi baru dan terbarukan lainnya khususnya biomasa, nuklir, tenaga air skala kecil, tenga surya, dan tenaga angin, menjadi lebih dari 5% (dari pasokan energi nasional) pada tahun 2025.

Kemudian lahir UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Dalam Lampiran Bab IV.2.3 RPJM ke-3 (2015-2019), antara lain dirumuskan dengan kalimat, “…terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi pedesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat.”

Sebagai tindak lanjut UU tersebut, pada 2008 ada penandatanganan MoU antara PT Medco Indonesia dan perusahaan Korea Selatan Korea Hydro Nuclear Power (KHNP) untuk pembangunan PLTN di Indonesia. Penandatanganan disaksikan Presiden SBY dan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak. Namun, MOU ini tidak berlanjut, karena dalam Kabinet SBY juga ada pro-kontra.

Di tengah ketidakpastian pembangunan PLTN, terjadi musibah Fukushima Dai-ichi pada 11 Maret 2011, yakni meledaknya reaktor PLTN akibat tsunami. Akibat bencana Fukushima tersebut, Presiden SBY, dalam pernyataan pers di Jakarta pada 8 Mei 2011 mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengurangi penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan. Namun, nuklir bukan pilihan utama untuk menunjang ketahahanan energi.

Harapan dari amanat UU 17/2007 menjadi lebih sirna. Di samping pernyataan tersebut, menjelang akhir kepemimpinan SBY, diterbitkan PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang sebenarnya bertentangan dengan UU 17/2007. Dalam Pasal 11 Ayat 3 PP itu dinyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.”

Kemudian penjelasan ayat 3 berbunyi, “Ketentuan ini mengandung maksud bahwa mengingat pemanfaatan energi nuklir memerlukan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan dampak bahaya radiasi nuklir terhadap lingkungan hidup maka penggunaannya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Namun demikian, dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat, penyediaan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, serta adanya kepentingan nasional yang mendesak maka pada dasarnya energi nuklir dapat dimanfaatkan”.

Namun ketentuan pasal 11 ayat 3 tersebut mengenai “pilihan terakhir”, dipakai oleh kelompok anti PLTN untuk menghalangi pembangunannya di Indonesia. Akibatnya, sampai sekarang rencana pembangunan PLTN masih terkatung-katung.

Isyarat Positif
Dalam perkembangan terakhir, ada isyarat positif. Saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Dari berbagai pernyataan pimpinan serta anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi, serta pemerintah sendiri, ada nada mendukung kehadiran PLTN yang secara konkret rumusannya akan dimasukkan

Optimisme ini juga terkait dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan pada Mei 2021, bahwa tren dunia kini mulai mengarah ke pemakaian energi bersih, sehingga penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara mulai ditinggalkan. Demikian juga dengan Indonesia, akan mulai meninggalkan pemakaian batu bara untuk pembangkit listrik, karena energi fosil saat ini menjadi musuh bersama dunia. Oleh karena itu, pemerintah juga akan segera mengambil langkah mempensiunkan PLTU berbasis batu bara.

Kebijakan ini memang perlu dilakukan dalam rangka memenuhi komitmen Presiden SBY tahun 2011, bahwa Indonesia akan memberikan kontribusi untuk pengurangan emisi CO2 sebesar 26% hingga 2025, serta memenuhi Paris Agreement 2015 tentang Perubahan Iklim yang telah ditandatangani Indonesia pada 22 April 2016 di New York.

Di sisi lain, dengan tertundanya pembangunan PLTN selama puluhan tahun, ada hikmahnya bagi bangsa ini. Saat ini ada 3 kelompok yang sedang mengembangkan desain PLTN buatan sendiri bekerja sama dengan negara lain. Kelompok tersebut adalah Kelompok BATAN tipe High Temperature Gas Reactor (HTGR) yang dipimpin oleh Geni Rina Sunaryo sebagai Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir BATAN (2014-2019). Proyek ini bekerja sama dengan Jerman, Rusia, secara turnkey. Rencananya, reaktor ini menghasilkan daya 10 MWe, berlokasi di Serpong.

BATAN mengklaim rancangan reaktor nuklir generasi keempat lebih murah dari harga sekarang. Pasalnya, BATAN telah mendesain reaktor dengan teknologi tersebut dan tinggal menunggu pemerintah untuk memberi lampu hijau penggunaan energi nuklir.

Peneliti senior BATAN, Pusat Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir, Geni Rina Sunaryo mengatakan, reaktor generasi keempat atau lebih dikenal sebagai HTGR tidak lagi menggunakan air sebagai sistem pendinginnya. Menurutnya hal itu lebih efisien dan aman.

HTGR hadir dengan teknologi terbarukan dalam sistem pendinginnya yang menggunakan gas. Karenanya, sejak tahun 2014 pihaknya mengembangkan desain reaktor. Kini BATAN tinggal menunggu hak paten saja.

Menurutnya, generasi keempat ini memiliki banyak keunggulan dan memberi lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan HTGR generasi ketiga. Selain menghasilkan listrik, reaktor ini juga menghasilkan panas yang bisa digunakan untuk mendukung operasional industri kimia lainnya. Panas yang dihasilkan mencapai 1.000 derajat Celcius, bisa diaplikasikan untuk industri gas hidrogen, smelter mineral sebelum diolah, dan pengolahan tanah jarang.

BATAN memutuskan untuk mendesain sendiri reaktor nuklir generasi keempat karena mahalnya harga reaktor yang ditawarkan oleh negara produsen. Rusia pernah menawarkan harga Rp 4,3 triliun yang hanya mencakup disain konseptual dan detail design engineering. Pada desain reaktor generasi keempat yang dihasilkan BATAN, biaya yang dibutuhkan mulai dari nol hingga nanti terpasang, hanya berkisar Rp 2,3 triliun. Penggunaan material buatan dalam negeri yang memiliki standar keamanan tinggi

Reaktor ini sangat cocok diterapkan dalam pembangunan PLTN di Indonesia. Terlebih, pihaknya sudah melakukan studi terkait di mana saja lokasi yang aman untuk mendirikan PLTN. Sudah dilakukan studi di Bangka dan Semenanjung Muria, Jepara, serta di Kalimantan Barat. Dari studi tersebut, PLTN dinilai layak dibangun di Bangka. Kendati demikian, dengan mempertimbangkan bahwa Kalbar saat ini masih mengimpor listrik dari Malaysia, sebaiknya PLTN dibangun di ketiga lokasi tersebut.

Di sisi lain BATAN juga sudah bekerja sama dalam desain untuk meningkatkan partisipasi lokal dengan PT ReConsult, PT PP, dan PT Siemens Indonesia, serta beberapa universitas di dalam negeri.

Kelompok kedua dari BATAN juga sedang menyusun program pembangunan PLTN di Kalimantan Barat. Proyek ini sudah masuk dalam PRN (Prioritas Riset Nasional) 2020-2024. Saat ini BATAN tengah menyelesaikan studi tapak, yang ditargetkan rampung pada 2024.

Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan menjelaskan, studi tapak harus dilakukan secara tepat. Sebab berdasarkan studi tapak yang juga dilakukan di Bangka, terdapat puluhan parameter yang harus dikonfirmasi dalam studi ini. Di antaranya penggunaan teknologi Small Modular Reactor (SMR). Teknologi ini bisa memaksimalkan energi hingga 350 MWe. Pilihan tipe reaktor SMR ini sangat tepat karena Indonesia memiliki ahli tipe reaktor tersebut, yakni Hadid Subki, yang saat ini memegang jabatan strategis di IAEA yaitu Technical Lead and Project Manager for SMRs Technology Development.

Kelompok profesional pensiunan BATAN dipimpin Bakri Arbie juga sedang mengembangkan desain reaktor daya tipe Molten Salt Reactor (MSN) bekerja sama dengan negara lain. Prototipenya dimulai dari 16 MWe, kemudian dikembangkan menjadi 100 dan 250 MWe. Ditargetkan, jika sudah masuk tahap komersial, maka akan masuk pasaran ASEAN.

Menurut hitungan Bakri Arbie, jika upaya MSR ini berhasil paling lambat 5 tahun, Indonesia dapat memasok kebutuhan ASEAN yang potensi pasarnya cukup besar karena pembatasan CO2. Nilai ekonominya bisa mencapai US$ 50miliar dalam 10 tahun mendatang.

Guna mengembangkan reaktor nuklir untuk PLTN Merah Putih produksi para ahli nuklir Indonesia, sebenarnya tidak sulit. Sebab para ahli nasional berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan tiga reaktor nuklir yang sampai sekarang masih beroperasi.

Dukungan pemerintah sangat penting karena sangat menunjang ketahanan energi nasional, pengurangan emisi CO2, memicu pertumbuhan ekonomi, memperkuat kemandirian energi, memajukan sumber daya manusia, dan hal-hal positif lainnya bagi kemajuan bangsa.

Apabila Indonesia mampu menjadi pemain dalam industri nuklir dan produsen reaktor nuklir untuk tujuan damai, maka proyek ini menjadi salah satu jaminan terwujudnya Indonesia maju dan memberi arti konkrit dalam ruang persaingan dengan negara-negara industri maju lainnya.

Mengakhiri tulisan ini, penulis ingin mengutip tulisan Yudi Latif, seorang pengamat masalah sosial politik di akun Instagram pada 30 Juli 2021, yang antara lain berbunyi, “Paradigma ekonomi lama dengan prinsip asal bisa mengimpor secara murah harus disudahi. Terperangkap dalam prinsip seperti itu, membuat kita kehilangan wahana peningkatan kapabilitas belajar untuk mengolah dan mengembangkan nilai tambah potensi sumber daya kita… Kalau kita memiliki bahan dan bisa mengolahnya sendiri, mengapa harus memperlemah diri dengan lebih mengutamakan pembelian produk asing. Menyia-nyiakan anugerah Tuhan tanpa usaha kreatif-inovatif berarti kita juga tak pandai bersyukur, cukup puas dengan meletakkan tangan di bawah tanpa kemuliaan tangan diatas yang bisa memberi pada dunia… Saatnya menghargai dan memajukan produk kreatif anak-anak negeri sendiri.” (bn/tos).

*) Dikutip dari benderranews.com, Edisi Sabtu, 11 September 2021 | dengan judul asli: “PLTN Merah Putih buatan Indonesia, mampu menjadikan kita pemain dalam industri nuklir dan produsen reaktor nuklir”

**) Penulis adalah Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) dan Dewan Kehormatan Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed