oleh

Hadiri Rakornas BP2MI di Bandung, Bupati E2L Ikut Presentasikan CPMI Talaud

LIPUTANMANADO.COM, TALAUD – Bupati Kepulauan Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut (E2L) bersama sejumlah pejabat Pemkab Talaud, hadir pada acara Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan Pekerja Imigran di Hotel Intercontinental Bandung, Kamis (6/10/2021) pekan lalu.

Mendapat kesempatan memberikan sambutan terkait Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, Bupati E2L menjelaskan, bahwa peserta seleksi CPMI secara keseluruhan sudah bisa mengikuti langkah–langkah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pemkab pun kata E2L sudah lakukan kerjasama dengan pihak perbankan, dalam hal ini BNI, Bank SulutGo, dan Bank Mandiri yang bersedia mendukung biaya yang dibutuhkan oleh para CPMI lewat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada semua CPMI di Sulawesi Utara, yang besarannya sekira Rp. 30 juta setiap CPMI.

Menurut Bupati E2L, fasilitas itu hanya bisa dilakukan kepada yang punya kompetensi untuk diberangkatkan ke Negara tujuan, dan ini sebagai biaya awal guna memastikan agar tidak membebani Calon Pekerja yang sempat tertunda, sementara dananya ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah untuk melengkapinya.

Bupati E2L saat menyampaikan sambutan pada Rakornas BP2MI

“Saya sudah berkordinasi dengan pihak BP2MI agar secepatnya dibuka pelatihan dari N 5 ke N 4 untuk 12 ribu CPI, dan itu sudah disetujui oleh Kepala BP2MI beserta pejabat berwenang, untuk bisa memberikan kesempatan kepada calon Pekerja Imigran di negara-negara yang ditujui sesuai keahlian,” ungkap E2L.

Pemda Talaud ada beban kesulitan dimana warga Talaud masih dalam pertumbuhan dan mengalami tekanan akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19. Sehingga Pemda telah menyiapkan semua pendanaanya.

“Jadi kami tak ada maksud negatif atau mungkin maksud berbisnis dengan pihak Pekerja Imigran atau pihak BP2MI. Tapi kami benar-benar memastikan bahwa kehadiran Pemerintah hanya meringankan beban kepada calon Pekerja Imigran,” tegas E2L.

Namun demikian ada beberapa kendala yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang biasa disalurkan oleh pihak Perbankan. Biasanya disalurkan sekaligus dan ini tidak berkesesuaian dengan tahapan–tahapan dalam proses rekrutmen CPI. Karena tahapan–tahapan rekrutmen mulai dari analisa berkas atau juga mungkin analisa kompetensi dan ujian lain sehingga bisa diberangkatkan. Dan ternyata CPI belum bisa menjamin untuk diberangkatkan.

Sehingga pihak Perbankan mau mencairkan dana KUR apabila sudah ada kepastian keberangkatan CPI ini ke negara tujuan. Karena itu melalui rakornas BP2MI ini, Pemerintah Daerah menyarankan agar pihak Perbankan maupun BP2MI dapat memberikan keleluasaan kepada CPI dalam penyesuaian tahapan penyaluran dana KUR.

Sehingga bisa tepat sesuai momentum anggaran yang dibutuhkan CPI. “Kami berharap nantinya CPI di Sulut dapat diperlakukan adil dibawah payung hukum yang aman. Sehingga CPI dapat aman berkerja dan kembali mendapatkan kesejahteraan sesuai harapan pribadi dan keluarga mereka,” tandas orang nomor satu di Kepulauan Talaud ini.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BP2MI Benny Ramdhani bersama jajaran, PPATK, Bareskrim Polri, Duta Besar, pihak Pemerintah Provinsi dan Daerah seluruh Indonesia. (hdr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed