oleh

Kunker Komisi II DPR RI di Sulut Sentil Pilkada, Malonda Sebut Pilkada Sulut Aman Lancar

LIPUTANMANADO.COM, MANADO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dibawah pimpinan Wakil Ketua Dr. Junimart Girsang SH, MBA, MH, Senin (11/10/2021) kemarin melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Rombongan Komisi II DPR RI ini disambut Gubernur Olly Dondokambey bersama Forkopimda dan jajaran pejabat tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Komisi membidangi urusan Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan Pemilu itu, mengagendakan beberapa kegiatan, antara lain melakukan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 di Sulut bersama stakeholder.

Rapat koordinasi evaluasi Pilkada 2020 itu digelar di ruang rapat Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, ikut dihadiri Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut, Dr. Herwyn Malonda; Deputi AdministrasiBawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut dan anggota KPU Sulut, Salman Saelangi.

Berkenaan dengan tahapan pemilu tahun 2024 yang mulai diselenggarakan tahun 2022 mendatang, Komisi II berpesan bahwa menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan pemilu dalam evaluasi KTP-el yang menjadi acuan database daftar pemilih di Sulut agar lebih akurat, baik untuk status kematian, pemilih pemula maupun kedepannya.

Dalam rapat evaluasi itu, Ketua Bawaslu Sulut menegaskan bahwa pemilu dan pilkada kemarin sudah berlangsung dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Namun kedepannya Kelembagaan Bawaslu harus terus berbenah untuk meningkatkan kualitas dan mutu jajaran pengawas.

“Seiring dengan perkembangan teknolgi, dan dalam upaya membangun rasa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, maka gagasan Pemilu dan Pilkada yang ramah lingkungan sudah menjadi agenda mendesak bangsa ini,” ujar Malonda, yang disertasinya membahas Pemilu ramah lingkungan.

Menurut Doktor Hukum Lingkungan lulusan Universitas Brawijaya Malang ini, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, jajaran pengawas pemilu mesti mendorong terus pelibatan masyarakat sebagai strategi pengawasan partisipatif, agar lebih optimal.

Selain membahas soal evaluasi Pemilu dan Pilkada dan menatap Pemilu dan Pilkada 2024, dalam rapat koordinasi itu, juga ikut dievaluasi jalannya otonomi daerah, termasuk pemerintahan daerah dan pelayanan publik di tengah pandemi covid-19. (*/tos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed