oleh

KPU Talaud Gelar PDPB, Perwakilan Lapas Kelas III Lirung Serahkan Data Warga Binaan Wajib Memilih

LIPUTANMANADO.COM, TALAUD – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud mengelar Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Kamis, (31/03/2022) lalu.

Kegiatan yang dihadiri Forum Koordinasi PDPB yaitu Bawaslu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lirung, Disdukcapil, Kesbangpol, Camat, Polres, Lanal Melonguane serta Kodim 1312/Talaud.

Kegiatan bertujuan untuk memelihara data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang serta mendapatkan masukan mengenai data pemilih dari instansi terkait atau masyarakat.

Dikatakan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Budirman bahwa dalam rapat tadi, kami menyampaikan perkembangan DPB yang sedang berjalan kemudian Rekapitulasi PDPB serta rentang waktu pelaksanaan PDPB dan teknis pelaksanaanya,” pungkas Komisioner KPU.

Menurutnya, salah satu yang memberi masukan dalam kegiatan tersebut, Mathen Bee yang mewakili Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lirung. Juga Dukcapil yang telah memfasilitasi warga binaan kami dalam melakukan perekaman KTP-el. Sehingga dari 57 warga binaan yang ada tinggal 2 orang belum memiliki KTP-el,” ungkap Perwakilan Lapas Kelas III Lirung.

Lanjut Komisioner KPU, “Dari hasil rakor tadi KPU Talaud melakukan Rekap DPB bulan Maret 2022 berdasarkan masukkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 20/PP.07/7104/2022 Berjumlah 69.370 yang terdiri dari laki-laki, 35.133 dan
Perempuan 34.237 yang tersebar di 19 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Jumlah pemilih dalam DPB periode maret 2022 ini berkurang dari DPB bulan sebelumnya karena terdapat pengurangan pemilih yang tidak memenuhi syarat (belum e-ktp) sebanyak 1.434 pemilih.

Dasar pelaksanaan PDPB yaitu undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 20 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,” tutup Komisioner KPU Budirman. (hdr).

News Feed