oleh

Mahkama Konstitusi Kabulkan Sebagian Permohonan Uji Syarat Pencalonan Kepala Daerah Yang Diajukan Irwan Cs

LIPUTANMANADO.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Selasa, 31 Mei 2022, pukul 10:21 WIB, telah memberikan putusan atas perkara Nomor 2/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam siaran persnya, Harli, S.H, M.T., M.A; dan Irwan Gustaf Lalegit, S.H dari Kantor Firma Hukum HIGHLEGAL LAW FIRM, selaku kuasa hukum pemohon atas nama Hardizal, menjelaskan bahwa Mahkamah berpendapat dapat menerima dalil Pemohon sepanjang yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta Petitum Pemohon yang meminta untuk menyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Pada persidangan dengan agenda putusan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, Amar Putusannya menyatakan, Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada diberi kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Oleh karena itu, sebagaimana juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada ini pun juga diwajibkan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, yang telah dimaknai oleh Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut.

Mahkamah juga memerintahkan kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian yang berwenang mengeluarkan SKCK, untuk segera memformulasikan bentuk/format SKCK sebagaimana dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada dengan menyesuaikan semangat yang ada dalam putusan a quo.

Sekalipun syarat melampirkan SKCK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada tetap diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun apapun model ataupun format SKCK dimaksud, hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk dapat ikut kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela sepanjang yang bersangkutan telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, serta sepanjang syarat-syarat lainnya terpenuhi.

Dengan kata lain, bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah melakukan perbuatan yang melanggar Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan serta telah selesai menjalani masa pidana, maka harus dikecualikan untuk tidak dikenakan syarat SKCK yang masih dikaitkan dengan perbuatannya tersebut.

Diketahui, Perkara Nomor 2/PUU-XX/2022 diajukan tanggal 14 Desember 2021 tersebut dimohonkan oleh HARDIZAL, Warga Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selaku perseorangan mantan terpidana psikotropika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN, dan telah menjalani hukuman pidana penjara dan denda, serta pernah menjadi Bakal Calon Wakil Walikota Sungai Penuh pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2020.

Pada masa pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, Hardizal telah mendapat surat mandat sebagai bakal calon wakil walikota Sungai Penuh dari Partai PDI Perjuangan, PPP, dan Partai Berkarya. Namun pada akhir masa pendaftaran Pilkada tahun 2020 tersebut, Partai Berkarya mencabut rekomendasinya dengan alasan Pemohon memiliki catatan kriminal sebagai pengguna Psikotropika yang didasarkan pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan kriminal seperti yang tercantum pada UU 35 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Oleh karena tidak memenuhi persyaratan calon akibat adanya Pembatalan Surat Rekomendasi, maka PDI Perjuangan dan PPP juga mengalihkan rekomendasi persetujuannya ke pasangan Walikota Sungai Penuh yang lain.

Hardizal kemudian mempersoalkan hak konstitusionalnya untuk diperlakukan secara sama dengan perorangan yang juga telah menjalani pidana seperti para terpidana narkotika dan tipikor yang telah menjalani pidana baik pidana penjara dan pidana denda serta semua teknis administrasi yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan pada Pemilihan Kepala Daerah in casu Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, tidak dipenuhi karena berlakunya penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada, sehingga mengajukan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada.

Harli selaku Kuasa Hukum Hardizal mengatakan “Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada telah menghalangi hak konstitusional Klien saya untuk menjadi calon kepala daerah, sementara untuk orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau narkotika yang sudah diadili dan dihukum masih bisa mencalonkan. Klien saya terpidana psikotropika dan sudah menjalani pidana penjara dan denda tetapi tetap dihalangi seumur hidup haknya meskipun ada SKCK. Kami meminta agar hak pemohon diberlakukan sama dengan pelaku pidana korupsi dan narkotika”.

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada menyatakan “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Kemudian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i menyatakan “Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, Pemakai/pengedar Narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”.

Menurut Harli, pembentukan rumusan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada yang menyatakan Perbuatan tercela sebagai salah satu prasyarat akumulatif dalam pencalonan kepala daerah, tidak sejalan atau tidak konsisten dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan seseorang yang telah menjalani hukuman pemidanaan juga menjadi tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan UU Pemasyarakatan. Lingkup perbuatan tercela yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i tersebut terlalu luas, secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk.

Pertama, perbuatan tercela yang diatur KUHP Pidana dan Pidana Khusus, Pertanggungjawaban Pidana dapat dilakukan dengan dua aspek penting, dilakukan dengan prosedur (formil) dan materiil (substantif). Kedua, perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, yang tidak jelas dasar hukumnya. Sehingga luasnya perbuatan tercela dan tidak memberikan para pihak membela diri dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, memiliki implikasi ketidakpastian hukum terhadap warga negara.

Sementara itu, Irwan Gustaf Lalegit salah satu Kuasa Hukum Hardizal yang hadir pada persidangan tersebut menyambut baik putusan tersebut.

“Kami menyambut baik putusan ini, Mahkamah telah memberikan kepastian dan keadilan hukum serta hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada prinsipal kami. Sehingga keberlakuan Penjelasan Pasal 7 huruf i UU Pilkada tidak lagi menghalangi hak konstitusionalnya untuk maju menjadi calon kepala daerah. Hak aktifnya sebagai calon tidak dihilangkan dengan berlakunya ketentuan penjelasan tersebut, jadi sebagai mantan terpidana tidak lagi dihukum dua kali,” ungkap mantan aktivis GMNI Manado ini.

Irwan mengatakan bahwa prinsipalnya memang mempersoalkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada karena dapat ditafsirkan sebagai “Perbuatan Tercela” yang luas, tidak pasti dan tidak dapat diukur.

“Hal ini jelas melawan asas kepastian hukum karena mudah ditafsirkan untuk kepentingan politik oleh kelompok tertentu dalam kompetisi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tujuan tertentu. Selain itu juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak jelas rumusannya sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya” tegas Irwan.

Hardizal didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu Harli, S.H, M.T., M.A; Irwan Gustaf Lalegit, S.H; Wolfgang A. W. Yani, S.H, M.IP; dan Ignasius Watu Mudja, S.Sos, S.H, M.H; dari Kantor Firma Hukum “HIGHLEGAL LAW FIRM”. (*/tos).

News Feed